Bimtek KKI Dorong Transaksi Pemerintah yang Lebih Digital dan Akuntabel
TANA TORAJA - MAKALE, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) KKI yang digelar pada Selasa (29/9/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme serta pemanfaatan KKI dalam mendukung transaksi belanja pemerintah secara non-tunai. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan transaksi digital yang semakin tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Implementasi KKI juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui sistem transaksi yang semakin terdigitalisasi, pemerintah daerah berkomitmen membangun pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Pemkab Tana Toraja juga terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan pihak terkait agar implementasi KKI dapat berjalan optimal serta memberikan dukungan terhadap terwujudnya ekosistem transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah. (mis)
Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme serta pemanfaatan KKI dalam mendukung transaksi belanja pemerintah secara non-tunai. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan transaksi digital yang semakin tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Implementasi KKI juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui sistem transaksi yang semakin terdigitalisasi, pemerintah daerah berkomitmen membangun pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Pemkab Tana Toraja juga terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan pihak terkait agar implementasi KKI dapat berjalan optimal serta memberikan dukungan terhadap terwujudnya ekosistem transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah. (mis)