Bupati Tana Toraja Hadiri High Level Meeting TPID Dan TP2DD Sulawesi Selatan | Portal Berita
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bupati Tana Toraja Hadiri High Level Meeting TPID Dan TP2DD Sulawesi Selatan

๐Ÿ—‚๏ธ Umum | ๐Ÿ“… Published: 28 May 2025 ๐Ÿ‘๏ธ Views: 120
TANA TORAJA โ€“ MAKASSAR, Bupati Tana Toraja menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Selatan, turut mendampingi Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA dan Pejabat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah.
High Level Meeting TPID dan TP2DD tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Makassar, Rabu (28/5/2025).
HLM ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, dan Kepala Bapenda Kepala Bagian dan Pejabat TPID se-Sulsel.
Kegiatan mengangkat tema โ€œUpaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Sulawesi Selatanโ€.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika inflasi. Ia menekankan agar TPID di daerah tidak terlena dengan angka inflasi yang tampak menurun.
โ€œJangan sampai kita terkecoh oleh data yang tampak menurun, sementara ada tren lain yang harus diwaspadai. Kita harus aware terhadap indikator yang lebih mendalam,โ€ ujar Fatmawati.
Lebih jauh, Famawati menyoroti potensi komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang perlu didukung dengan inisiatif digitalisasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di daerah.
โ€œKami meminta kepada para ASN untuk menjadi penggerak transformasi digital, memanfaatkan berbagai model bisnis digitalisasi untuk pembayaran, serta memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,โ€ tuturnya.(tim IKP)