Pengawasan Retribusi RPH Rambu Solo’ Dipantau Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja
TANA TORAJA - MAKALE, Kegiatan pengawasan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dilaksanakan dalam rangkaian acara Rambu Solo’ di Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Rabu, (25/03/2026).
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemotongan hewan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pendataan jumlah hewan yang dipotong, verifikasi bukti pembayaran retribusi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban retribusi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja, Micha Lempang, SE., M.M., sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta memastikan pengelolaan retribusi berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, dalam pengawasan ini juga ditekankan penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS guna mempermudah proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan retribusi.
Dengan adanya pengawasan yang intensif dan terarah, diharapkan penerimaan retribusi RPH dapat lebih maksimal, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban retribusi ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tana Toraja. (mis)
#PengawasanRetribusi #RPH #RambuSolo #TanaToraja #Makale #Lamunan #BPKPD #PAD #RetribusiDaerah #Transparansi #Akuntabilitas #QRIS #NonTunai #PelayananPublik #PembangunanDaerah #TertibRetribusi #EdukasiMasyarakat #KeuanganDaerah #OptimalisasiPAD #PemkabTanaToraja #DiskominfoTanaToraja #TanaTorajaMASERO
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemotongan hewan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pendataan jumlah hewan yang dipotong, verifikasi bukti pembayaran retribusi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban retribusi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja, Micha Lempang, SE., M.M., sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta memastikan pengelolaan retribusi berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, dalam pengawasan ini juga ditekankan penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS guna mempermudah proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan retribusi.
Dengan adanya pengawasan yang intensif dan terarah, diharapkan penerimaan retribusi RPH dapat lebih maksimal, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban retribusi ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tana Toraja. (mis)
#PengawasanRetribusi #RPH #RambuSolo #TanaToraja #Makale #Lamunan #BPKPD #PAD #RetribusiDaerah #Transparansi #Akuntabilitas #QRIS #NonTunai #PelayananPublik #PembangunanDaerah #TertibRetribusi #EdukasiMasyarakat #KeuanganDaerah #OptimalisasiPAD #PemkabTanaToraja #DiskominfoTanaToraja #TanaTorajaMASERO