Sekda Tana Toraja Pimpin Rapat Strategis Pertanahan, Perkuat Sinergi Lintas OPD Wujudkan Pelayanan Publik Terintegrasi
TANA TORAJA - MAKALE, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, dr. Rudhy Andi Lolo, Sp.An, M.Kes memimpin rapat koordinasi terkait optimalisasi kerja sama pelayanan publik di bidang pertanahan melalui 9 paket program kerja sama, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tana Toraja serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Inspektorat Daerah, BPKPD, Bappelitbangda, Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta bagian teknis lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai program strategis, mulai dari integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan RDTR terintegrasi OSS, hingga konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sekda Tana Toraja menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Ia juga berharap seluruh OPD dan stakeholder terkait dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (mis)
#RapatKoordinasi #ATRBPN #TataKelolaPemerintahan #PelayananTerintegrasi #ReformasiBirokrasi #PencegahanKorupsi #KPK #TanaToraja #PemkabTanaToraja #DiskominfoTanaToraja #TanaTorajaMASERO
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tana Toraja serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Inspektorat Daerah, BPKPD, Bappelitbangda, Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta bagian teknis lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai program strategis, mulai dari integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan RDTR terintegrasi OSS, hingga konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sekda Tana Toraja menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Ia juga berharap seluruh OPD dan stakeholder terkait dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (mis)
#RapatKoordinasi #ATRBPN #TataKelolaPemerintahan #PelayananTerintegrasi #ReformasiBirokrasi #PencegahanKorupsi #KPK #TanaToraja #PemkabTanaToraja #DiskominfoTanaToraja #TanaTorajaMASERO