Wakil Bupati Tana Toraja Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 Secara Virtual
TANA TORAJA-MAKALE, Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Paundanan, SH, MH, bersama jajaran perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Kantor Bupati Tana Toraja, Senin, (5/5/25).
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat edaran resmi bernomor 500.2.3/2338/SJ. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring.
Turut hadir secara virtual dalam rapat ini unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, dan statistik.
Agenda utama rakor tersebut adalah pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah untuk tahun 2025, termasuk laporan kondisi pergerakan harga, kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing daerah dalam menekan laju inflasi.
Rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. (tim IKP)
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat edaran resmi bernomor 500.2.3/2338/SJ. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring.
Turut hadir secara virtual dalam rapat ini unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, dan statistik.
Agenda utama rakor tersebut adalah pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah untuk tahun 2025, termasuk laporan kondisi pergerakan harga, kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing daerah dalam menekan laju inflasi.
Rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. (tim IKP)