Tana Toraja Kembali Raih Opini WTP, Pertahankan Prestasi Tiga Kali Berturut-Turut | Portal Berita
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja Kembali Raih Opini WTP, Pertahankan Prestasi Tiga Kali Berturut-Turut

🗂️ Umum | 📅 Published: 02 Jun 2026 👁️ Views: 63
TANA TORAJA - MAKASSAR, Bupati Tana Toraja, dr. Zadrak Tombeg, Sp.A didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, Drs. Kendek Rante, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium Kantor BPK Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026). Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, dr. Rudhy Andi Lolo, Sp.An, M.Kes.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, SE., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP kepada Bupati Tana Toraja dan Ketua DPRD Tana Toraja sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bupati Tana Toraja menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Dengan hasil tersebut, Kabupaten Tana Toraja berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (mis)